Manado, Minsel, Mitra Paling Rentan Money Politics

MANADO—Manado, Minahasa Selatan (Minsel), dan Minahasa Tenggara (Mitra) ternyata paling rentan terjadi money politics atau politik uang. Hal ini dibeberkan Pimpinan Bawaslu Sulut Jhony Suak SE MSi kepada Radar Manado, dalam diskusi terbatas bertajuk Politik Uang, Madu atau Racun? di rumah kopi Tungkoko, Samrat, Jumat (3/7) kemarin.
Menurut, Suak, yang tampil sebagai narasumber, pernyataan itu berdasarkan data indeks kerawanan pemilu. Bahkan menurutnya, bukan hanya dari kategori money politics, tapi ketiga daerah itu termasuk paling rawan PNS tidak netral.
Suak pula menyatakan, penyebab money politics marak berawal dari partai politik dan pasangan calon. “Jadi pertama-tama karena ada yang memberi. Baru masyarakat menjadi dibiasakan sehingga pragmatis,” katanya.
Untuk PNS tidak netral, menurut dia, selalu dipengaruhi oleh petahana yang memiliki power memobilisasi bawahannya. “Karena para PNS cenderung tunduk pada petahana,” urainya saat diwawancarai lebih lanjut koran ini.
Lanjut Suak, money politics dan mobilisasi PNS ini sangat mempengaruhi proses dan hasil pilkada. “Ya, jika calon bermain uang dan menggerakkan PNS pasti akan mendongkrak perolehan suaranya. Karena PNS adalah pemilih aktif,” katanya.
Untuk mencegah dua praktek kotor ini terjadi dan masif, Suak mengaku Bawaslu akan menggerahkan semua elemen pengawasan. Termasuk yang akan diperketat adalah tiga daerah yang paling rawan itu.
Suak juga mendorong partisipasi aktif masyarakat jika melihat gelagat money politics yang dilakukan parpol atau calon, termasuk mobilisasi PNS. “Masyarakat harus terlibat langsung dalam pengawasan. Kalau ada kecurangan langsung laporkan. Malah cukup memberikan informasi saja, tidak perlu menjadi pelapor. Nanti bawaslu yang akan memproses lebih lanjut menjai temuan,” tandasnya.
Pengamat politik yang juga akademisi Unsrat Dr Ferry Liando MSi, yang menjadi salah satu narasumber dalam diskusi tersebut mengatakan, money politics dilakoni oleh calon-calon instan, karbitan, atau yang tidak yakin menang. “Karena mereka ragu sehingga melakukan manipulasi (money politics),” katanya.
Menurut Liando, karena money politcs tidak akan terjadi jika para calon memiliki investasi politik. “Jika calon sudah berinvestasi sejak jauh-jauh hari, berarti dia dikenal, disukai masyarakat, mempunyai kapasitas dan kapabilitas, pasti akan dipilih tanpa harus melakukan manipulasi,” katanya.
Liando pun mengaku lebih suka memakai kata manipulasi bukan money politics. Karena menurutnya, politik itu baik bukan negatif, tapi oknum yang melakukan penyimpangan itu yang buruk.
Di tempat yang sama, Dr Jerry Massie PHd, selaku peneliti dari Komite Pemilih Indonesia (Tepi) mengatakan, salah satu yang menyebabkan money politics yaitu ketika hukum moral mati suri. “Politik tanpa hukum moral itu berbahaya. Inilah cikal bakal politik uang,” katanya.
Dia menambahkan, salah satu penyebab money politics juga karena ada perilaku patronase dan klintelisme. “Artinya model hubungan politik yang berdasarkan pertukaran,” jelasnya.
Maka, menurutnya, pendidikan politik penting dan harus dibangun. “Contohnya seperti diskusi ini. Karena salah satu persoalan, masyarakat terus dibodohi oleh calon bahkan parpol. Karena dengn politik uang, masa depan lima tahun daerah digadaikan. Akhirnya, politik uang itu hanya menjadi madu sesaat tetapi menjadi racun selamanya,” terangnya.
Dalam diskusi yang digagas Tepi dan Radar Manado ini dihadir berbagai kalangan. Seperti akademisi, LSM, komunitas, tokoh masyarakat, dan perwakilan sejumlah media. Tampil sebagai moderator Pemred Radar Manado Chanly Mumu.(tr-22/rud)