Dijamin Tak Ada Kriminalisasi Kebijakan

RADARMANADO.COM, SURABAYA - Rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Apalagi, hal itu terjadi karena ketakutan pejabat daerah terhadap jeratan hukum.
Untuk meyakinkan para pejabat daerah, pemerintah pusat perlu datang ke setiap provinsi untuk bertemu dengan gubernur dan para bupati serta wali kota. Tidak main-main, mereka yang datang adalah pejabat tinggi yang terkait dengan pemerintahan dan penegakan hukum.
Di Jatim kemarin yang datang adalah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly, Jaksa Agung HM. Prasetyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Kepala BPKP Adan Adiperdana, dan Plt Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki. Acara di Gedung Negara Grahadi itu dikemas dalam rapat koordinasi pembahasan penyerapan anggaran.
Di depan peserta rakor, Luhut meyakinkan bahwa tidak akan ada kriminalisasi kebijakan. “Selama sesuai prosedur, semuanya aman,”katanya. Dia menilai, serapan anggaran pusat di Jawa Timur tergolong bagus. Hingga Agustus, serapannya mencapai 52 persen dari total anggaran Rp 23 triliun. Angka itu sangat bagus jika dibandingkan dengan daerah lainnya.
Selama ini, banyak kepala daerah atau kuasa pengguna anggaran (KPA) yang merasa takut apabila proyek yang ditangani bermasalah di kemudian hari. Ketakutan itu muncul karena ada kesalahan prosedur sejak awal. “Kini ada kebijakan baru yang memberikan kelonggaran kepada mereka,” tegas dia.
Yakni, ada masa verifikasi terhadap proyek yang sedang dipermasalahkan. Bisa jadi, ada kesalahan administrasi yang tidak sengaja. KPA atau kepala daerah kini memiliki kesempatan untuk membenahi. “Tidak langsung usut dan menangkap,”jelas dia.
Luhut juga menyebut kondisi perekonomian di Indonesia masih aman. Naiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar juga tidak terlalu parah. Persentasenya hanya 88 persen. “Lebih parah dibanding Malaysia yang mencapai 200 persen lebih,”ungkapnya.
Dia menyatakan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendorong pembangunan pro-rakyat. Misalnya, kebijakan mendapat jatah dari proyek Freeport senilai Rp 50 triliun. Langkah itu bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. “Karena itu, semua harus optimistis pembangunan ke depan bisa lebih baik,”ujarnya.
Jaksa Agung HM Prasetyo mendapat kesempatan bicara setelah Luhut. Dia meyakinkan jajarannya tidak akan melakukan kriminalisasi terhadap pengguna anggaran. Selama prosedurnya benar, tim kejaksaan akan mendukung. “Sebaliknya, jika dari awal bermasalah, tim kami pun akan melakukan penindakan,”ucapnya.
Dia juga berjanji tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum. Termasuk kepada anak buahnya. “Bila ada anggota yang melakukan kejahatan korupsi, saya akan beri sanksi dan hukuman,”ungkapnya.
Prasetyo mengatakan, saat ini pemerintah berkonsentrasi pada pemulihan ekonomi. Pihaknya turut terlibat dalam program tersebut. Karena itu, ada tanggung jawab yang ditunda. “Salah satunya pelaksanaan eksekusi mati kepada beberapa narapidana,”jelas dia.
Rombongan Menko Polhukam itu sebelumnya mengadakan acara yang sama di Jawa Tengah. Mereka merupakan tim yang diminta Presiden Joko Widodo untuk turun ke daerah. Targetnya memberikan gambaran kepada seluruh elemen masyarakat bahwa kondisi perekonomian di Indonesia belum parah. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki. “Karena itu, pemegang kebijakan harus berani menggunakan anggaran,”tegas Luhut. (riq/c6/nw)