Dana 1,8 T di Kemenag Dipertanyakan

HARUS TRANSPARAN: Anggaran Rp 1,8 triliun di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama dipertanyakan.(FOTO/ISTIMEWA)

RADARMANADO.COM - Ketua Komisi VIII DPR-RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan, kalau skripsi mahasiswa seperti laporan keuangan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Ditjen PHU Kemenag), pasti mahasiswa bersangkutan tidak lulus. Apalagi laporan Ditjen PHU Kemenag ini menyangkut keuangan negara.
Hal itu disampaikan Daulay di Gedung DPR-RI, Senayan Jakarta, Senin (7/3) lalu. Menurut dia, harus lebih terukur dan transparan.
“Saya minta rapat tadi (Senin lalu, red) disetop dulu minta diperbaiki, jangan diterima begitu saja. Masa anggaran Rp 1,8 triliun laporannya seperti ini hanya 18 lembar dengan 5 lembar kosong, tak ada informasinya di situ. Skripsi mahasiswa saja tidak lulus kalau seperti ini, apalagi laporan keuangan negara,” kata Daulay.
Demikian juga halnya dengan draf rekomendasi DPR terhadap Dirjen PHU ini. Menurut dia, juga harus dibatalkan sampai laporan tersebut benar-benar layak dibahas dan diterima DPR-RI.
“Saya usul ini jangan diterima sebelum ini lengkap, saya tidak suka dengan laporan seperti ini. Kemana saja uang rakyat itu dipakai, berdosa kita kalau itu tidak kita tanya,” tegasnya.
Selain itu, Daulay juga menyesalkan anggaran sebesar Rp 1,085 triliun yang terserap hanya Rp 849 miliar. Mestinya, kata dia, sisa anggaran Rp 200 miliar itu bisa digunakan untuk membiayai kebutuhan jamaah yang Non APBN. Tetapi, Kementerian Agama tidak mau menggunakan itu, bahkan tahun ini tidak dianggarkan.
“Bahkan ada catatan blokir pada anggaran revitalisasi asrama haji sampai dengan pertengahan Maret 2015, mengakibatkan tidak dapat dicairkannya anggaran dalam kurun waktu tersebut. Berdasarkan temuan Kunker Komisi VIII ke berbagai daerah, proyek revitalisasi asrama haji sampai saat ini belum dikerjakan. Jadi, akan berpotensi tidak akan terlaksana juga pada tahun ini,” ujarnya.
Menurut Daulay, ada beberapa pekerjaan lelang yang diulang. “Ini bukti tidak seriusnya Kementerian Agama untuk melaksanakan proses lelang. Sehingga, anggaran tidak terserap,” terangnya.(jpg)