KPU Manado ‘Yatim Piatu’

RADARMANADO.COM - Dana Habis, ke MK Rogoh Kocek Sendiri
Kondisi KPU Manado makin kritis. Lembaga ini didera krisis anggaran. Baik honor Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pengumutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pengumutan Suara (KPPS), maupun ongkos saksi-saksi yang akan duduk di Mahkamah Konstitusi (MK), semua serba nihil. Instansi yang dipimpin Yusuf Wowor ini, belakangan makin menderita nyaris disebut kelompok ‘yatim piatu’ karena tak diurus institusi lain termasuk pemerintah. Berharap dalam anggaran Pilkada Manado segera cair dan masuk rekening KPU, malah kondisi bertambah runyam karena persoalan administrasi keuangan Pemkot Manado. Saat kebutuhan honor KPPS, PPS dan PPK belum tuntas, KPU dihadapkan dengan beban perjalanan dan akomodasi menghadapi sidang gugatan pasangan Ai-JA di MK. Belum lagi di DKPP dan Bawaslu RI nanti. “KPU makin sekarat. Semua gerakan butuh duit. Sidang di MK perlu saksi-saksi. Tidak ada sponsor dana, kecuali Pemkot Manado lucur dana pilkada,” ungkap staf KPU Manado, Senin kemarin, di Manado.
Sebagian KPPS yang mengikuti unjuk rasa di DPRD dan Pemkot Manado kemarin, merasa iba dengan situasi keuangan KPU Manado. Lembaga penyelenggara itu dianggap bangkrut karena mismanajemen Pilkada Manado. Berharap honor diterima usai pleno rekapitulasi, KPPS, PPS dan PPK masih ‘gigit jari’. “Rasa berdosa tagih honor di KPU. Kami merasa KPU Manado ini seperti anak yatim piatu. Tidak diperhatikan. Dana pilkada yang seharusnya disiapkan pemerintah, jadi susah diakses karena aturan yang pemerintah bikin sendiri. Sepertinya ada unsur pembiaran terhadap KPU Manado. Tidak ada yang peduli sama sekali,” ungkap sejumlah KPPS, Senin kemarin, di kantor DPRD Manado.
Di luar DPRD Manado, aksi unjuk rasa dipimpin Pdt Rizal dan Andrew Patimahu sebagai Koordinator Lapangan (Kolap) ngotot menemui Penjabat Wali Kota Manado, Ir Royke O Roring (ROR) dan Sekda Manado, Haefrey Sendoh. Sayangnya, dua orang hebat ini tidak berada di tempat. ”Kami hadir di sini untuk menagih janji ROR, yang mana sesuai janji pemerintah Kota Manado melalui surat yang disampaikan kepada kami bahwa tanggal 22-23 Februari 2016 honor penyelenggara Pilkada Manado akan dibayarkan. Namun sayangnya, hingga saat ini janji itu tidak direalisasikan. Bahkan, kami di PPK ini dianggap oleh PPS dan KPPS telah menahan uang honor mereka, padahal kami juga belum mendapatkan honor. Pak Roy Roring jangan cuci tangan,” ujar Andrew yang juga Ketua PPK Wenang.
”Kami datang disini menuntut hak kami sebagai penyelenggara Pilkada Manado, kami sudah dijanjikan, sekarang mau alasan apalagi?. Kemudian, tai kami mendapatkan informasi Sekda Kota Manado akan menerima kami, tapi sayangnya beliau tidak terlihat nongol disini, aneh pejabat pemerintah yang berkompeten kompak untuk tidak menerima kami, kami menyesalkan hal ini,” teriak Isal Ismail, salah satu pengunjuk rasa.
Jubir Pemkot Manado Frangky Mocodompis SSos bersedia menyampaikan aspirasi kelompok penyelenggara Pilkada ke Wali Kota dan Sekdakot Manado. “Akan disampaikan ke Pj Wali Kota. Cuma secara normatif, dana Pilkada ada mekanismenya. Kita semua suka yang normatif ada tidak berdampak hukum kan? Kira-kira begitu,” kata Mocodompis.
Sementara itu, KPU Manado mengakui kondisi keuangan sudah di ambang kritis. “Kami tidak punya saksi yang akan duduk di MK. Cuma memang anggaran lagi kritis. Ini saja tiap komisioner ‘baku-baku tambah’. Torang poti-poti karena memang habis anggaran,” jawab Ketua KPU Manado Yusuf Wowor, via ponsel. (*)