Kinerja Menurun, Pejabat Dihantui Roling
Topik Terkait
RADARMANADO.COM - Kinerja pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minut kian menurun. Mereka seakan dihantui pergantian atau roling pejabat yang dijadwalkan medio Agustus 2016 mendatang.
“Jika merujuk pada ketentuan aturan nanti setelah enam bulan bupati baru bisa melakukan roling maka pertengahan Agustus nanti adalah waktunya.
Anehnya, pejabat-pejabat peninggalan eks bupati lama sepertinya sudah mulai ketakutan dan hal itu ditunjukkan lewat kinerja mereka yang terkesan asal jadi dan tak ada koordinasi,” ungkap sumber di ring satu Bupati yang meminta namanya tak dikorankan.
Ditambahkannya, umur pemerintahan pasangan VAP-JO yang dilantik pada Februari lalu, kinerja jajaran pejabat malah kian menurun. Entah karena tak mampu menjalankan program 100 hari yang dicanangkan VAP-JO atau para pejabat memilih apatis atau masa bodoh dalam menjalankan tugasnya karena tahu akan diganti.
“Padahal, jika mereka sadar sebagai pegawai negeri sipil yang diberikan tunjangan dan fasilitas oleh Negara tugasnya hanya memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat sebagai bentuk tanggung jawabnya atas tugas dan jabatan yang diembannya,” imbuh sumber.
Menanggapi hal ini, tokoh pemuda Minut Novel Lotulung, menduga para pejabat sengaja tidak bekerja maksimal hanya karena ingin memboikot program 100 hari yang dicanangkan pasangan VAP-JO.
Menurut Lotulong, terbukti dalam rapat evaluasi penyerapan anggaran, puluhan SKPD serapan anggarannya buruk, belum lagi program yang dijalankan SKPD hampir tidak nampak dan tidak dirasakan masyarakat.
“Para pejabat harus ingat bahwa tunjangan jabatan dan faslitas yang daerah berikan tidak turun dari langit. Jika memang tidak mampu, secara gentle harus mundur agar tidak perlu lagi menunggu 6 bulan untuk diganti,” singgung Lotulong.
Ia juga mengingatkan, Bupati untuk mempercepat pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) roling pejabat daerah agar sejak dini Pansel sudah bisa bekerja untuk melakukan penilaian terhadap kinerja masing-masing pejabat, tanpa harus menunggu bulan Agustus.
“Tidak semua pejabat memang kinerjanya buruk. Tapi untuk pembentukan Pansel harus segera dibentuk agar setelah 6 bulan masa kepemimpinan VA-JO bisa langsung dilakukan pelantikan pejabat,” sarannya.
Terpisah Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Minut Aldrin Posumah menuturkan, sesuai ketentuan pelantikan pejabat eselon II, harus diseleksi oleh Pansel. Untuk itu, pemerintah daerah sedang mempersiapkan pembentukan Pansel Daerah. Terkait rolling jabatan ia menegaskan bahwa rolling tersebut baru bisa dilaksanakan setelah 6 bulan terhitung sejak pelantikan kepala daerah.
“Saat ini kami sedang mempersiapkan pembentukan Pansel sedangkan untuk pergantian pejabat sesuai aturan, baru bisa dilaksanakan setelah enam bulan bupati dan wakil dilantik,” tutup Posumah.(Jos)
