RadarManado.com — Penataan jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ternyata tidak semulus yang dibayangkan, hal itu terkuak saat Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut, Tahlis Gallang, mengungkapkan bahwa proses penyetaraan jabatan struktural ke fungsional kini menghadapi tantangan baru dimana banyaknya pejabat fungsional yang sudah pensiun.
Hal ini disampaikan Tahlis usai membuka Rapat Asistensi Penataan Jabatan Struktural dan Kelembagaan Perangkat Daerah di Kantor Gubernur Sulut, Kamis (16/10/2025).
“Awalnya lancar-lancar aja, tapi sekarang mulai terasa dampaknya. Banyak posisi kosong karena pejabat fungsionalnya pensiun,” ujar Tahlis.
Rapat yang dimulai pukul 08.30 WITA itu dihadiri oleh perwakilan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sulut. Acara ini digagas oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Sulut.
Masalahnya, untuk mengisi jabatan fungsional yang kosong, ASN harus melewati berbagai tahapan seperti uji kompetensi dan proses administrasi yang cukup panjang. Padahal, kebutuhan di lapangan menuntut kecepatan.
“Prosesnya ribet, sementara pelayanan publik tidak bisa menunggu,” tambah Tahlis.
Akibatnya, beberapa posisi penting jadi kosong dan bisa mengganggu jalannya pelayanan ke masyarakat. Tahlis pun berharap ada kebijakan yang lebih fleksibel, apalagi dengan hadirnya kepala daerah baru yang membawa visi dan misi pembangunan yang segar.
“Ini bisa jadi momen untuk menyesuaikan struktur organisasi, mungkin juga menghidupkan lagi jabatan struktural di level pengawas dan administrator,” jelasnya.
Rapat ini jadi ajang penting buat menyamakan pandangan antarperangkat daerah soal arah kebijakan kelembagaan. Harapannya, reformasi birokrasi di Sulut bisa tetap jalan, tapi dengan cara yang lebih luwes dan sesuai kebutuhan. (*/Rizath)
