RadarManado.com — Perseteruan di tubuh Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) Kota Manado memasuki fase krusial. Sebanyak 19 klub bulutangkis lokal menyuarakan protes keras terhadap Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI Sulawesi Utara, yang dinilai mengabaikan hasil Musyawarah Kota (Muskot) dan menolak pelantikan pengurus baru.
Kisruh ini berawal dari Muskot yang digelar pada 8 Oktober 2025, di mana 22 dari 26 klub resmi hadir dan menyepakati kepengurusan baru. Namun, Pengprov Sulut menolak mengakui hasil tersebut, memicu gelombang kekecewaan dari para klub yang merasa hak mereka sebagai pemilik suara telah dicampakkan.
“Kami tidak bisa diam. Ini bukan sekadar soal organisasi, ini soal integritas dan penghormatan terhadap proses demokratis,” tegas Albert Wels, Ketua PB Pioneer sekaligus juru bicara klub-klub pendukung Muskot, Jumat (31/1/2025).
Albert juga menyoroti absennya Pengprov Sulut dalam mediasi yang difasilitasi oleh KONI Sulut. Menurutnya, ketidakhadiran tersebut memperkuat dugaan bahwa ada kepentingan tertentu yang ingin mempertahankan status quo.
“KONI sudah membuka ruang dialog, tapi hanya kami yang hadir. Ini menunjukkan siapa yang benar-benar ingin menyelesaikan masalah,” lanjut Albert.
Desakan kini mengarah pada penerbitan Surat Keputusan (SK) oleh Pengprov untuk mengesahkan kepengurusan baru. Klub-klub memberi ultimatum: jika tuntutan ini tidak dipenuhi, mereka siap membawa persoalan ke ranah hukum.
“Kami akan menempuh jalur hukum sesuai AD/ART dan peraturan yang berlaku. Ini bukan ancaman, ini komitmen untuk menegakkan aturan,” pungkas Albert.
Sebelumnya, Pengprov PBSI Sulut telah mengeluarkan surat bernomor 287/PBSI SULUT/EXT/X/2025 yang secara tegas menolak hasil Muskot. Surat tersebut menjadi pemicu utama eskalasi konflik yang kini mengancam stabilitas organisasi bulutangkis di Kota Manado. (*/Rizath)
