RadarManado.com – Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, menyampaikan bahwa Gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK) bersama Wakil Gubernur Victor Mailangkay menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera mempercepat realisasi serapan anggaran yang hingga saat ini dinilai masih rendah.
Tahlis Gallang memberikan perhatian serius terhadap capaian anggaran tersebut.
“Gubernur menekankan agar seluruh OPD segera melakukan percepatan penyerapan anggaran dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Gallang.
Berdasarkan hasil Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran (EPRA) per 10 Oktober 2025, realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 baru mencapai 66 persen.
“Dari total asumsi pendapatan sebesar Rp3,8 triliun, realisasi belanja baru berada pada kisaran 54 hingga 55 persen,” ungkapnya dalam keterangan pers di Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Kamis (16/10/2025).
Ia menambahkan bahwa masih terdapat dana di kas daerah yang belum dibelanjakan, disebabkan oleh belum tercapainya target realisasi pada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagian besar anggaran tersebut masih menunggu penyelesaian proyek untuk dapat ditagihkan.
“Sebagai contoh, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Kesehatan umumnya menunggu penyelesaian proyek fisik atau kontraktual hingga 100 persen sebelum melakukan penagihan, meskipun sebelumnya telah menerima uang muka,” jelas Sekprov.
Adapun rincian capaian pendapatan daerah dari target sebesar Rp3.789.780.953.160 adalah sebagai berikut:
| Komponen Pendapatan | Target | Realisasi | Persentase | |-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------| | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Rp1.512.985.180.160 | Rp1.008.148.551.501 | 66,63% | | Pajak Daerah | Rp1,14 triliun | Rp774,78 miliar | — | | Retribusi Daerah | Rp248,87 miliar | Rp148,84 miliar | — | | Pengelolaan Kekayaan Daerah | Rp71,29 miliar | Rp71,29 miliar | 100% | | Lain-lain PAD yang Sah | Rp49,54 miliar | Rp13,21 miliar | — | | Pendapatan Transfer | Rp2.275.920.773.000 | Rp1.529.839.025.077 | 67,22% | | Pendapatan Hibah | Rp875 juta | Rp631 juta | 72,16% |
Sementara itu, dari sisi belanja daerah, total anggaran sebesar Rp3.635.982.939.686 baru terealisasi sebesar Rp1.981.038.263.115 atau 54,48 persen.
Lima OPD dengan tingkat realisasi anggaran tertinggi hingga 10 Oktober 2025 adalah:
1. Badan Penghubung Daerah Sulut – 72%
2. Dinas Kehutanan Daerah Sulut – 70%
3. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB – 69%
4. Dinas Kesehatan Daerah – 68%
5. Dinas Lingkungan Hidup Daerah – 67%
Sedangkan lima OPD dengan tingkat serapan anggaran terendah adalah:
1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa – 47,56%
2. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik – 47,23%
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang – 45,34%
4. Dinas Perumahan dan Permukiman – 40%
5. Dinas Kebudayaan Daerah – 22%
Sekprov Tahlis Gallang menegaskan bahwa percepatan realisasi anggaran bukan semata-mata untuk mengejar angka, melainkan demi menjamin efektivitas pelaksanaan program pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Gubernur dan Wakil Gubernur memberikan atensi khusus agar tidak ada anggaran yang mengendap tanpa manfaat. Setiap rupiah harus memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah,” tegasnya.
Ia juga mengimbau seluruh pimpinan perangkat daerah untuk segera mengambil langkah korektif dan mempercepat pelaksanaan kegiatan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). (*/Rizath)
