RadarManado.com — Ketidakhadiran Kepala Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Utara dalam rapat pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang digelar di ruang Paripurna DPRD Sulut pada Senin (4/8/2025), memicu kekecewaan dan kritik dari berbagai pihak.
Staf Khusus Gubernur Sulut Bidang Pemerintahan dan Pengembangan SDM, Drs. Ferdinand Mewengkang, menyayangkan absennya pejabat dalam forum strategis tersebut.
Hal itu ia sampaikan dalam rapat sinkronisasi dan harmonisasi RPJMD bersama Renstra OPD yang berlangsung pada Selasa (5/8/2025).
“Selama pembahasan di DPRD saya ikuti, bahkan saya laporkan kepada Pak Sekda bahwa ada OPD yang tidak hadir, yakni Kantor Penghubung. Kita harus pastikan program-program OPD sejalan dengan visi misi gubernur, karena itu adalah janji politik. Saya kira perlu ada keseriusan dari teman-teman OPD,” tegas Mewengkang.
Informasi ketidakhadiran Kepala Badan Penghubung disampaikan langsung oleh Kepala Bappeda Sulut, Elvira M. Katuuk, dalam laporannya kepada Panitia Khusus (Pansus) RPJMD. Menurut Elvira, Kepala Badan Penghubung telah mengirimkan pemberitahuan bahwa ia tidak dapat hadir karena alasan kesehatan, dan meminta waktu terpisah untuk melakukan presentasi.
Namun, penjelasan tersebut mendapat respons kritis dari Ketua Pansus, Louis Carl Schramm. Ia menilai absensi Badan Penghubung bukanlah hal baru dan perlu mendapat perhatian khusus.
“Bu Kaban, tolong berikan catatan khusus untuk Badan Penghubung. Karena ini penting,” ujar Louis dengan nada tegas.
Lebih lanjut, Louis menyoroti berbagai persoalan yang membelit Badan Penghubung, terutama terkait pengelolaan aset milik pemerintah provinsi di luar daerah.
Ia menyebutkan bahwa banyak fasilitas, termasuk asrama mahasiswa, dalam kondisi rusak dan tidak layak huni.
DPRD berharap agar absensi ini tidak menjadi kebiasaan dan meminta adanya perbaikan serius, khususnya dalam pengelolaan aset dan perhatian terhadap kebutuhan mahasiswa Sulut yang sedang menempuh pendidikan di luar daerah. (JRP)
