RadarManado.com — Data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru menempatkan Sulawesi Utara sebagai provinsi dengan persentase tertinggi pemuda usia 15–24 tahun yang masuk kategori NEET (Not in Education, Employment, or Training), yakni 29,52 persen. Angka ini melampaui Maluku (28,49%), Papua (26,34%), dan Maluku Utara (25,65%), sementara rata-rata nasional berada di 19,44 persen.
Menanggapi hal tersebut, Dr. Magdalena Wullur SE MM MAP, Staf Khusus Gubernur Sulut Bidang Perencanaan Pembangunan, menegaskan bahwa data ini sahih secara metodologis, namun perlu dipahami secara proporsional agar tidak menimbulkan stigma keliru.
“NEET bukan sinonim dari pengangguran. Kategori ini juga mencakup ibu rumah tangga muda, mereka yang putus sekolah, atau belum mengikuti pelatihan keterampilan formal,” jelasnya.
Faktor Penyebab Tingginya NEET
Magdalena menyebut ada tiga faktor utama yang saling berkaitan:
1. Struktural-ekonomi: keterbatasan penyerapan tenaga kerja formal dan mismatch kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri.
2. Sosio-demografis: pernikahan usia muda dan peran gender dalam rumah tangga.
3. Pendidikan: rendahnya transisi dari sekolah menengah ke pendidikan tinggi atau dunia kerja.
Kondisi Ketenagakerjaan Sulut
Meski angka NEET tinggi, data BPS menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulut menurun menjadi 5,75% (turun 0,28 poin dari tahun sebelumnya). Jumlah angkatan kerja aktif mencapai 1,34 juta orang, dengan pekerja sektor formal meningkat hingga 44,46%. Namun, angka TPT Sulut masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional (4,68%).
Kota Manado tercatat memiliki pengangguran tertinggi di Sulut dengan TPT 8,51%, disusul Kota Bitung 7,35%. Kondisi ini dipengaruhi migrasi tenaga kerja ke pusat kota serta fluktuasi sektor industri padat karya.
Early Warning, Bukan Stigma
Magdalena menekankan bahwa data NEET harus dipandang sebagai peringatan dini bagi perencanaan pembangunan, bukan sebagai label negatif bagi generasi muda Sulut.
“Angka ini menunjukkan tantangan transisi pemuda dari pendidikan ke dunia kerja. Kebijakan lintas sektor seperti perluasan pendidikan vokasi, penguatan balai latihan kerja, dan penciptaan lapangan kerja formal sangat diperlukan agar bonus demografi tidak terbuang sia-sia,” tutupnya. (*/Rizath)
